Juknis Petunjuk Teknis Dana BOS Tahun 2015

Juknis penggunaan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS 2015 adalah adalah di bawah wewenang Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan serta dapat diketahui dengan mengakses website bos.kemdikbud.go.id.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah merupakan salah satu dari program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun.

Peraturan Pelaksanaan BOS adalah berdasarkan pada aturan yaitu sebagai berikut :

Perpres No 162 Tahun 2014 yang yang berisikan Alokasi BOS tiap Provinsi Tahun 2015
Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Mekanisme penyaluran dana BOS dr RKUN ke RKUD
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan Mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran ke sekolah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berisikan Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS

Juknis Petunjuk Teknis Dana BOS Tahun 2015

Tujuan Dana BOS

Tujuan adanya dana bantuan operasional sekolah ini adalah terbagi menjadi dua yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

Tujuan Umum BOS adalah sebagai berikut :

Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Tujuan Khusus BOS adalah sebagai berikut :

Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB dan SMP/SMPLB/Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah.
Membebaskan seluruh peserta didik miskin dari pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Kenaikan Dana BOS tahun 2015

Besaran Dana BOS tahun 2015 naik dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut penuturan Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim seperti yang dilansir dari jawapos.com, bahwa kenaikan unit cost dana BOS 2015 cukup signifikan.

Bahwasannya Dana BOS SD 800,Dana BOS SMP 1 Juta, Dana BOS SMA 1,5 Juta di tahun 2015 ini.

Berikut tabel naiknya dana biaya operasional sekolah tahun anggaran 2015-2016 yaitu :

Sekolah Dasar SD/MI naik dari Rp 580 ribu/siswa/tahun menjadi Rp 800 ribu/siswa/tahun.
Sekolah Menengah Pertama SMP/MTS naik dari Rp 700 ribu/siswa/tahun menjadi Rp 1 juta/siswa/tahun.
Sekolah Menengah Atas SMA/SMK/MA naik dari Rp 1 juta/siswa/tahun menjadi Rp 1,5 juta/siswa/tahun.

Untuk diketahui, alokasi anggaran dana BOS dalam APBN mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 mencapai Rp 16,3 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 22,54 triliun pada tahun 2012. Hal itu disebabkan karena adanya peningkatan jumlah sasaran dan peningkatan besaran (unit cost) untuk siswa jenjang SD/SMP.

Besaran BOS dan Alokasi Dana Tiap Sekolah tahun 2015

Besaran Dana Biaya Operasional adalah sebagai berikut :

Tingkat SD = Rp 800.000,-
Tingkat SMP = Rp 1.000.000,-
Tingkat SMA = Rp 1.500.000,-

Alokasi dana BOS tiap sekolah di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sekolah kecil dengan peserta didik ≤60 Dana BOS = 60 x unit cost. (kebijakan alokasi minimal bagi sekolah kecil).
Sekolah dengan jumlah peserta didik >60 Dana BOS = (jumlah peserta didik) x unit cost.

Kriteria Sekolah Kecil Yang Tidak Mendapatkan Kebijakan Alokasi Minimal adalah sebagai berikut :

Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal atau
Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya atau
Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus.

Mekanisme Pemberian Alokasi Minimal untuk dana BOS adalah sebagai berikut :

Tim BOS Kab/Kota memverifikasi sekolah yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut.
Tim BOS Kab/Kota merekomendasikan dan mengusulkan sekolah kecil penerima kebijakan khusus kepada Tim BOS Provinsi.
Tim BOS Provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah kecil berdasarkan rekomendasi dari Tim BOS Kab/Kota.
Tim Manajemen BOS Provinsi berhak menolak rekomendasi bila ditemukan fakta ketidaksesuaian data dengan kriteria.

Penetapan Alokasi Sekolah Kecil Untuk SLB

SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB), dana BOS yang diterima sebesar = 60 x Rp 800.000,-
SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB), dana BOS yang diterima sebesar = 60 x Rp 1.000.000,-
SLB dimana SDLB dan SMPLB menjadi satu pengelolaan, dana BOS yang diterima sebesar = 60 x Rp 1.000.000,-

Ketentuan Alokasi Sekolah Kecil Untuk SMPT adalah jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk.

Ketentuan Bagi Penerima Alokasi Minimal dana BOS adalah sebagai berikut :

Harus memberitahukan secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan memasang di papan pengumuman jumlah dana BOS yang diterima sekolah.
Mempertanggungjawabkan jumlah dana BOS sesuai jumlah yang diterima.
Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.

Waktu Penyaluran Dana BOS 2015

Berikut ini adalah waktu penyaluran pencairan dana BOS yang akan diterima masing-masing sekolah yaitu yang terbagi menjadi dua :
Dilaksanakan tiap 3 bulan (triwulan) di tahun 2015

Triwulan I : Januari-Maret
Triwulan II : April-Juni
Triwulan III : Juli-September
Triwulan IV : Oktober-Nopember

Khusus untuk daerah terpencil (diusulkan oleh Tim BOS Kab/Kota) dilaksanakan tiap semester (6 bulanan)

Semester I : Januari-Juni
Semester II : Juli-Desember

Sekolah Penerima BOS

Berikut ini aturan kriteria syarat sekolah penerima dana BOS yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap, baik negeri yang sudah memiliki NPSN dan sudah terdata dalam sistem Dapodik wajib menerima BOS.
Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB/Satap swasta yang sudah memiliki NPSN dan sudah terdata dalam sistem Dapodik berhak menerima BOS. Sekolah swasta berhak menolak dana BOS, dengan persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut.
Semua sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik.
Sekolah swasta dapat memungut biaya pendidikan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
Semua sekolah penerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah, agar tetap mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

Tugas Tim BOS Sekolah
Berikut ini adalah beberapa tugas dari tim BOS di tingkat sekolah antara lain :

Mengunggah dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke sistem Dapodik.
Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah.
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.
Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
Mengumumkan besar dana yang diterima dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah,.
Mengumumkan realisasi penggunaan dana BOS di papan pengumuman.
Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya.
Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS tiap triwulan.
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas
Melaporkan penggunaan dana BOS setiap triwulan secara online ke www.bos.kemdikbud.go.id baca cara pelaporan BOS Online

Proses Pendataan Sekolah

Kepala Sekolah menunjuk penanggung jawab Dapodik diantara guru atau pegawai tata usaha, atau pegawai yang selama ini membantu pengelolaan dana BOS (khususnya untuk SD).
Sekolah menggandakan formulir data pokok pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan.
Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual.
Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/ kewajaran data.
Penanggung jawab pendataan memasukkan/meng-update data ke sistem Dapodik secara online.
Sekolah harus selalu mem-backup secara lokal data yang telah diunggah.
Formulir yang telah diisi harus disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit.

Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana biaya Operasional Sekolah antara lain adalah untuk :
Honor bulanan guru dan tenaga kependidikan
Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS SD)
Pegawai perpustakaan
Penjaga Sekolah
Satpam
Pegawai kebersihan
Untuk sekolah negeri maksimal 15% dari dana BOS total, dimana pengangkatan atas persetujuan Disdik Kab/Kota dengan pertimbangan prinsip pemerataan distribusi.

Pembiayaan Pengelolaan BOS

Alat tulis kantor
Penggandaan, surat-menyurat, insentif bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS
Biaya transportasi mengambil dana BOS di bank/pos
Pembelian dan perawatan perangkat komputer
Desktop/workstation maks 4 (SD) dan 7 (SMP)
Printer atau printer plus scanner maks 1 unit
Laptop maks 1 unit seharga maks Rp 6 juta
Proyektor maks 2 unit seharga maks Rp 5 juta/unit