Isi RUU Pilkada ini memang akan ditentukan oleh Sidang paripurna DPR, Kamis (25/9/2014), akan mengambil keputusan atas beberapa Rancangan Undang-Undang. Salah satu RUU itu adalah RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang belakangan menyita perhatian masyarakat.
 |
| Undang-Undang Pilkada |
Hasil Sidang Paripurna DPR RUU Pilkada
Pengesahan RUU Rancangan Undang-Undang Pilkada menjadi Undang-Undang Pilkada 25 September 2014 oleh DPR adalah merupakan hal yang menjadi penting untuk tahun-tahun berikutnya mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat atau pun melalui Pilkada oleh DPRD.
Totalnya, terdapat 361 anggota DPR RI yang memberikan suaranya, termasuk 6 anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD). Dalam paripurna itu, FPD sebelumnya memutuskan walk out. Hanya saja 6 anggotanya masih bertahan karena mendukung opsi pilkada langsung.
Sedangkan hasil akhir dari voting itu adalah 135 anggota DPR mendukung pilkada secara langsung dan 226 anggota DPR memilih mekanisme pilkada lewat DPRD. Artinya, mekanisme pilkada yang selama langsung oleh rakyat akan dikembalikan lagi ke mekanisme melalui DPRD sebagaimana pernah dipraktikkan sebelum 2004.
RUU PILKADA
DPR menjadwalkan pengesahan RUU Pilkada pada 25 September 2014. Pembahasan RUU ini mengundang perhatian, setelah salah satu pasalnya mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.
Sistem pilkada melalui DPRD didukung oleh semua anggota Koalisi Merah Putih, sedangkan pendukung sistem pilkada langsung adalah PDI Perjuangan, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat.
Demokrat, yang sebelumnya mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD, berubah sikap mendukung pemilihan langsung setelah pernyataan dari ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, diunggah lewat YouTube seperti yang dilansir beberapa media.
RUU Pilkada dibawa ke paripurna setelah seluruh fraksi di Komisi II DPR dan Pemerintah menyepakati untuk melanjutkan pembahasannya di tingkat II alias sidang paripurna. Ada beberapa hal yang masih menuai perdebatan dalam RUU yang mulai dibahas sejak 2012 itu.
Ketua Panitia Khusus RUU Pilkada Abdul Hakam Naja mengatakan, ada tiga hal yang masih diperdebatkan oleh beberapa fraksi. Yakni mengenai opsi pilkada langsung atau melalui DPRD, opsi sistem paket dan tidak paket, serta aturan mengenai politik dinasti.
Isi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah
Berikut beberapa point penting yang terdapat pada pengesahan RUU Pilkada Menjadi UU Pilkada antara lain adalah sebagai berikut :
Pilkada Serentak
Pemerintah mengusulkan pelaksanaan pilkada serentak pada 2015 dan 2018. Pada 2015, dilaksanakan pilkada serentak tahap pertama bagi seluruh gubernur, bupati dan wali kota yang masa jabatannya berakhir di tahun tersebut.
Pilkada serentak tahap kedua berlangsung 2018 untuk gubernur, bupati dan wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2016, 2017 dan 2018.
Pengisian Wakil Kepala Daerah
Pengisian wakil gubernur, bupati, wali kota melalui mekanisme pengangkatan oleh pemerintah. Sebab wakil kepala daerah itu akan melaksanakan tugas jabatan administrative
Politik Dinasti
Pemerintah mengatur politik dinasti sedemikian rupa, agar terhindar uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam RUU Pilkada, calon kepala daerah tidak boleh mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kabupaten Kota.
Penyelesaian Sengketa Pilkada
Sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan, lalu peserta pemilihan dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan penetapan calon kepala daerah, diselesaikan terlebih dahulu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kalau tidak bisa, maka pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Selanjutnya, penyelesaian sengketa yang timbul akan dilakukan sesuai tahapan. Pengajuan gugatan yang diajukan ke PTTUN dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu selesai.
Biaya Pilkada
Sumber dana pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tapi dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Pengaturan kampanye, difasilitasi dan diselenggarakan KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Hal tersebut dinilai penting untuk menghindari kapitalisasi.
APBN sendiri akan membiayai, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan dan rapat umum.
Selain RUU Pilkada, sidang paripurna yang rencananya dimulai pada pukul 10.00 WIB pada Hari kamis 25 September 2014 ini nantinya akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ini juga akan mengesahkan beberapa RUU lain.
Beberapa RUU itu adalah RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, RUU tentang Pemilihan Administrasi Pemerintah, RUU tentang Pemerintah Daerah, RUU tentang Keperawatan, dan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Kita tunggu hasil Sidang Paripurna pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2014 ini bersama.
Jelas saya pribadi tidak setuju jika pilkada dilakukan secara tidak langsung. Kalau PILKADA tetap dipaksakan menjadi tidak langsung, berarti HAK Rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih Wakil atau pemimpinnya dibungkam. Hak Politik Rakyat diberangus. Ini merupakan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia
ReplyDeletedibungkam & berangus gimana??..... rakyatkan memilih wakilnya melalui pemilihan dewan,,,, nah wakil rakyat yg selanjutnya akan memilih kepala daerah,,, makanya pilihlah wakil (dewan) yg betul2 bermutu,,,,,,, sistim pemilihan kepala daerah melalui keputusan dewan sama sekali tidak bertentangan dengan UU, sebagaimana sila ke 4 pancasila,,,,, menurut saya ini lebih baik,, pemilihan kepala daerah secara langsung membuat banyak masalah.....
Deletekalau mau dikaji dengan serius dan mendalam, justru pilkada langsung lebih sesuai dengan Pancasila. Sebab, esensi Pancasila adalah kerakyatan dan terpenuhinya hak-hak rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. Sementara pilkada melalui DPRD hanya ambisi para elite politik.
DeleteSILA KEEMPAT PANCASILA, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebenarnya dapat dipahami bukan dalam konteks pemilihan umum, melainkan dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud sila tersebut, bahwa keputusan sejatinya diambil melalui proses berpikir secara kolektif.
Mayoritas keputusan di DPR selama ini diambil melalui proses voting, bukan musyawarah mufakat. Karena itu, mekanisme pengambilan keputusan anggota DPR justru lebih dekat dengan sistem liberal Barat.
Selain itu, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia meniscayakan rakyat harus berperan aktif dalam membangun bangsa untuk mewujudkan persatuan nasional.
kadang saya bingung dengan beberapa keputusan dan ajuan ide yang dilakukan wakil kita di DPR sana. kayaknya mereka hanya pikirkan parpolnya bukan rakyatnya. makanya kalau mau milih wakil sekarang harus berhati-hati, karena yang rygi kita juga. nice posting. salam sahabat blogger dan ditunggu kunjungan baliknya di bengkel blogger.
ReplyDeleteDemokrasi? jangan becanda lebih dari setengah kepala daerah kesandung kasus korupsi, Hak rakyat itu memperoleh kesejahteraan dan keamanan... pertanyaannya, sudahkah kita memperoleh hal tersebut?? kl belum benahin dulu, jangan minta hak yg melenceng..
ReplyDeleteFenny Karlina Sari dan Shella Nesti AYU
ReplyDeletePemilihan tidak langsung akan membuat perselisihan atau pro dan kontra terhadap masyarakat, karena secara tidak langsung masyarakat akan berfikir bahwa pemerintah tidak mendengar kan suara rakyat. Saya tidak setuju di karenakan sebagai negara yang demokratis harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang warga negara nya ikut turun langsung dalam pemilihan umum nya.